Menkes Buka Rakernas

Menkes Buka Rakernas

Menteri Kesehatan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada Selasa, 21/10/2008 di Surabaya yang diikuti sekitar 1.800 peserta dengan mengangkat tema Kebersamaan Pusat dan Daerah dalam Kemandirian Pembangunan Kesehatan Menuju Rakyat Sehat dan Negara Kuat.

Para peserta berasal dari pejabat Eselon I, II, dan III di Depkes, Komisi IX DPR-RI, organisasi profesi, lintas sektor, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktur RS vertikal, Direktur RS Provinsi, Kabupaten/Kota, beberapa pimpinan pesantren, dan lembaga internasional.

Menurut Menkes, tema ini dipilih karena pembangunan kesehatan yang diselenggarakan antara Pusat dan Daerah haruslah bersinergi secara dinamis untuk tercapainya pembangunan kesehatan di Pusat dan Daerah.

Dalam sambutannya, Menkes mengatakan pembangunan kesehatan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti, walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Keberhasilan itu tercermin dari penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan prevalensi gizi kurang pada balita, dan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH).

Menurut Menkes, AKB dapat diturunkan dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 26,9 pada tahun 2007 dari target tahun 2009 sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. AKI dapat diturunkan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 pada tahun 2007 dari target 226 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. UHH dapat ditingkatkan dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 pada tahun 2007 dari target 70,6 tahun pada tahun 2009. Gizi kurang pada balita dapat diturunkan dari 25,8% pada tahun 2004 menjadi 21,9% pada tahun 2007 dari target 20% pada tahun 2009.

Keberhasilan itu tidak terlepas dari terobosan yang dilakukan Depkes seperti Desa Siaga, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Jamkesmas, Jaminan ketersediaan dan stabilisasi harga obat, Program Save Papua atau Percepatan Pembangunan Kesehatan di Tanah Papua (P2KTP), Revitalisasi Puskesmas, Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena) dan Reformasi WHO ujar dr. Siti Fadilah.

Menkes menambahkan program Save Papua atau P2KTP kegiatannya terdiri dari Tim Mobile Clinic dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada. Tujuan kegiatan ini adalah untuk segera mengatasi beberapa masalah kesehatan seperti TB, malaria, HIV/AIDS, kesehtan ibu dan anak, serat penanggulangan masalah gizi.

Menurut Menkes, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia akhir-akhir ini menghadapi berbagai permasalahan yang mendesak/akut, yang memerlukan penanggulangan dengan seksama dan memadai yaitu : banyaknya bencana, masalah gizi buruk, meningkatnya berbagai penyakit menular seperti penyakit malaria, DBD dan Flu Burung.

Permasalahan dan tantangan di bidang kesehatan yaitu belum meratanya kemajuan dan kualitas kesehatan di seluruh negeri. Hal ini ditandai dengan masih adanya disparitas status kesehatan kelompok masyarakat miskin dengan kelompok masyarakat lainnya cukup besar. Angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah sekitar 3,5 kali lebih tinggi dari angka kematian bayi pada kelompok terkaya.

Selain itu kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Meskipun Puskesmas telah terdapat di seluruh kecamatan dan Rumah Sakit telah terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun kualitas pelayanannya masih ada yang dibawah standar, karena belum semua fasilitas kesehatan memiliki SDM dan peralatan yang memadai untuk pelayanan yang bermutu secara merata.

Selain tantangan di Indonesia, dunia juga sedang menghadapi krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi, peningkatan suhu bumi, yang kesemuanya langsung maupun tidak, akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk itu kita dituntut untuk lebih arif dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik dalam menentukan kebijakan, merencanakan anggaran maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Menkes menegaskan upaya terobosan pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Melalui Desa Siaga, diharapkan seluruh komponen masyarakat di desa termasuk aparat Desa mampu secara mandiri dalam melakukan upaya kesehatan. Mereka mampu mengidentifikasi masalah kesehatan dan selanjutnya membuat perencanaan dan melakukan tindakan dalam mengatasi masalah kesehatan.

Menkes menyadari, untuk mewujudkan Desa yang benar-benar Siaga dalam mengatasi masalah kesehatannya tidaklah mudah, tidak cukup dengan hanya berdirinya Poskesdes, tetapi ada berbagai kegiatan yang harus dilakukan yang mencerminkan peran masyarakat yang SIAGA menghadapi berbagai permasalahan kesehatan di daerahnya dan mampu mengetahui solusinya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan Menkes mengajak semua pihak, untuk mewujudkan Desa Siaga. “ Ajak dan bermitra-lah dengan semua sektor, karena sesungguhnya, kesehatan bukanlah menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, namun juga merupakan tanggung jawab semua sektor dan segenap komponen masyarakat, termasuk swasta “, ujar dr. Siti Fadilah.

Pada kesempatan ini, Menkes meluncurkan film tentang Simulasi Penanggulangan Episenter Flu Burung yang telah dilaksanakan bulan April 2008 di Jembrana, Bali sebagai salah satu upaya dalam mewaspadai ancaman flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

Sementara itu Sesjen Depkes, dr. Sjafii Ahmad, MPH dalam laporannya menyatakan bahwa Rakerkesnas yang berlangsung 2 hari ini akan membahas Kebijakan Akselerasi Pembangunan Kesehatan dalam Pencapaian Indikator Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran khususnya di bidang kesehatan, Implementasi PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Alokasi dan Pemanfaatan APBN dan Dana Perimbangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2009, Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan dalam Menciptakan Good Governance, Jamkesmas di RS berlandaskan INA-DRG, Akselerasi Indikator Pembangunan Kesehatan : Penurunan AKI, AKB, gizi buruk, TB Paru, HIV/AIDS, dan malaria, dan lain-lain.

Adapun narasumber yang diundang dan memberikan arahan, masukan, dan pengalaman yaitu Menteri Kesehatan, Pejabat dari Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua KPK, Deputi Menko Kesra, Pejabat dari Departemen Keuangan, Menteri PAN, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ketua DPRD Provinsi NTT, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan lain-lain.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52921669.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: